Evaluation of Competence Certification for The Prospective Graduates of Institut Pemerintahan Dalam Negeri Year 2020-2022

The Institute of Home Affairs Governance (IPDN) has been conducting competency certification for prospective graduates since 2020. However, one the major issues encountered was lack accreditation and coordination with National Agency Profession Certification (BNSP) or a Professional (LSP). Therefore, it is crucial to evaluate implementation IPDN from 2020 2022. This study assessed context, input, process, product aspects process using an evaluative approach CIPP model quantitative descriptive methods. Data were collected through questionnaires, interviews, documentation analysis. analysis utilized evaluation model, which encompassed dimensions. findings indicate that overall 2022 falls under non-conforming criteria. Specifically, context dimension strongly appropriate, while input dimensions are deemed not Appropriate, inappropriate. It important note in this period lacks legal validity as does align BNSP coordination. To address these issues, recommended promptly establishes LSP BNSP-certified educational institution enhances competence number BNSP-licensed assessors based on specific needs each Study Program. In meantime, can be conducted selection system.
 
 ABSTRAK
 Institut Pemerintahan Dalam Negeri telah melaksanakan sertifikasi kompetensi bagi calon lulusannya sejak Year Salah satu permasalahan yang muncul adalah pelaksanaan tidak dilaksanakan dan terakreditasi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau Lembaga Serifikasi Untuk itu perlu dilakukan evaluasi lulusan 2020-2022. Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi IPDN, dari aspek konteks, proses, produk. Penelitian merupakan evaluatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data teknik angket, wawancara, dokumentasi. Alat analisis meliputi Konteks, Input, Proses, Produk. Hasil menunjukkan bahwa 2020-2022 CIPP, secara umum berada pada kriteria Inappropriate, rincian Dimensi Konteks Very Input Proses serta Produk Inappropriate. Dari sisi regulasi, memperoleh legalitas karena mulai proses sampai produk dihasilkan melakukan koordinasi BNSP. Rekomendasi kebijakan disarankan, yaitu segera membentuk (LSP) seperti pihak kesatu lembaga Pendidikan bersertifikasi meningkatkan jumlah asesor terlisensi berdasarkan kebutuhan masing-masing Pelaksanaan dapat melalui sistem seleksi transparan terbuka sehingga hanya lulus mengikuti kompetensi.